WONOGIRI – Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kepedulian terhadap dinamika sosial di Kabupaten Wonogiri terus menjadi perhatian kalangan akademisi. Hal tersebut terlihat dalam kunjungan akademik yang dilakukan jajaran dosen Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) STAIMAS Wonogiri ke kantor DPRD Kabupaten Wonogiri untuk berdiskusi langsung bersama Wakil Ketua DPRD, Suryo Suminto.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Dr. Ruslina Dwi Wahyuni, M.A.P selaku Kaprodi Hukum Tata Negara STAIMAS Wonogiri bersama para dosen HTN lainnya, yakni Novan Wahyu Primadi, M.H., Windari, M.H., Fatmah, M.H., dan Fadilah, M.H. Turut hadir pula mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang antusias mengikuti dialog dan diskusi kebangsaan tersebut.

Dalam suasana hangat dan penuh keterbukaan, diskusi membahas berbagai isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat Wonogiri. Salah satu topik utama yang menjadi perhatian bersama ialah pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonogiri sebagai fondasi dalam membangun masa depan generasi muda yang lebih berkualitas dan berdaya saing.

Dr. Ruslina Dwi Wahyuni menyampaikan bahwa pendidikan tinggi tidak hanya berfungsi mencetak lulusan akademik, namun juga harus mampu melahirkan generasi yang memiliki kesadaran sosial, kepedulian hukum, serta tanggung jawab moral terhadap lingkungan sekitarnya.

“Mahasiswa harus memiliki motivasi kuat untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri. Peningkatan IPM tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan kontribusi dunia pendidikan dan masyarakat,” ujarnya dalam forum diskusi tersebut.

Selain membahas penguatan kualitas pendidikan, dialog juga menyoroti perkembangan dinamika sosial yang terjadi di Wonogiri, khususnya terkait kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan yang belakangan menjadi perhatian publik. Dalam pembahasan tersebut, para dosen dan mahasiswa diajak memahami pentingnya peran akademisi, keluarga, lembaga pendidikan, dan pemerintah dalam membangun lingkungan yang aman, beretika, dan berkeadilan.

Para peserta diskusi menilai bahwa persoalan pelecehan seksual tidak dapat dipandang sebagai persoalan individual semata, melainkan membutuhkan pendekatan sistematis melalui edukasi, penguatan regulasi, keberanian pelaporan, hingga pembentukan budaya saling menghormati di lingkungan pendidikan.

Tidak hanya itu, mahasiswa juga mendapatkan pemahaman langsung mengenai proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda), mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan naskah akademik, pembahasan legislatif, hingga keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukannya. Materi tersebut menjadi pengalaman penting bagi mahasiswa HTN dalam memahami praktik ketatanegaraan dan legislasi secara nyata.

Wakil DPRD Kabupaten Wonogiri, Suryo Suminto, mengapresiasi kunjungan akademik tersebut karena dinilai mampu membangun sinergi antara kampus dan lembaga legislatif dalam menciptakan generasi muda yang kritis, peduli, dan memiliki wawasan kebangsaan.

Kegiatan diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan pandangan dari mahasiswa terkait isu hukum, sosial, pendidikan, hingga tantangan pembangunan daerah di era modern. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan lahir kolaborasi yang lebih kuat antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam merespons berbagai persoalan masyarakat secara konstruktif dan solutif